Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin adalah publikasi ilmiah yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, riset, serta temuan ilmiah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah global. Jurnal ini mencakup berbagai bidang ilmu, meliputi pendidikan, teknologi, ekonomi, farmasi, kesehatan dan keperawatan, manajemen dan akuntansi, keagamaan dan Islamic Studies, Ilmu al-qur'an dan tafsir, studi bahasa dan linguistik, ilmu komunikasi, ilmu sosial dan humaniora, Ilmu Teknik Industri, Ilmu Lingkungan, Agronomi, serta bidang-bidang terapan lainnya. Sebagai wadah akademik yang mengedepankan kualitas dan keberagaman perspektif, Sinergi menerbitkan artikel penelitian asli, tinjauan pustaka, studi kasus, serta pemikiran konseptual yang didasarkan pada metodologi ilmiah yang kuat dan analisis mendalam. Dengan berfokus pada penerapan teori dan riset dalam konteks praktis, jurnal ini tidak hanya menyasar akademisi dan peneliti, tetapi juga para praktisi, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak terkait yang dapat memanfaatkan temuan ilmiah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan pembangunan di berbagai sektor. Diterbitkan dua kali setahun, Jurnal Sinergi berkomitmen untuk menjadi platform terbuka yang mempertemukan berbagai perspektif dari seluruh penjuru dunia. Jurnal ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas disiplin, memfasilitasi integrasi pengetahuan dalam rangka menghasilkan solusi inovatif, serta mendorong pemecahan masalah kontemporer di tingkat lokal, nasional, dan global. Melalui sinergi antara berbagai ilmu, jurnal ini memberikan ruang bagi ide-ide baru yang dapat memperkaya wacana akademik, memperluas cakupan penelitian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Sinergi juga menekankan pentingnya keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai elemen penting dalam membangun peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan beradab. Info publikasi bisa ke email : ahLaL.pkL@gmaiL.com atau bisa ke nomor wa 085285123236 E-ISSN : 3109-0559 EDITOR INCHIEF : Ahlal Kamal, S.Pd.I., M.Pd. INDEX BY : Google Scholar | GARUDA | COPERNICUS Frekuensi : Setiap Bulan
Distribusi Pasokan Bahan Pangan Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Daerah Sarijadi
The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a national priority program aimed at improving students’ nutritional status through the provision of nutritious meals. The success of this program is determined not only by menu quality but also by the effectiveness of the food supply distribution system. This study aims to analyze the system and flow of food supply distribution, identify logistical constraints, and evaluate the effectiveness and efficiency of food distribution in the MBG Program in the Sarijadi area. This research employed a descriptive qualitative approach using a case study method. Data was collected through semi-structured in-depth interviews with the Distribution Leader of the Sarijadi MBG Kitchen and analysis of relevant operational documents. The results indicate that the MBG distribution system in the Sarijadi area has been implemented effectively and efficiently, supported by a structured distribution flow, relatively short delivery distances, and quality control involving nutritionists as well as hygiene and sanitation standards. However, several constraints remain, particularly delays during the portioning stage due to raw material readiness and limitations of transportation facilities that lack adequate ventilation systems. Overall, the MBG distribution system in the Sarijadi area meets the principles of timeliness, quality, and food safety, yet improvements in internal coordination and transportation facilities are still required to ensure optimal and sustainable program implementation. Key Word: Free Nutritious Meal Program, food distribution, logistics management, food safety, distribution effectiveness Abstrak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas menu, tetapi juga oleh efektivitas sistem distribusi pasokan bahan pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem dan alur distribusi pasokan bahan pangan, mengidentifikasi kendala logistik, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi distribusi makanan pada Program MBG di wilayah Sarijadi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Leader Distribusi Dapur MBG Sarijadi dan analisis dokumen operasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi MBG di wilayah Sarijadi telah berjalan cukup efektif dan efisien, didukung oleh alur distribusi yang terstruktur, jarak pengiriman yang relatif dekat, serta penerapan pengendalian mutu yang melibatkan ahli gizi dan standar hygiene serta sanitasi. Namun demikian, masih terdapat kendala, terutama keterlambatan pada tahap pemorsian akibat kesiapan bahan baku serta keterbatasan sarana transportasi yang belum dilengkapi dengan sistem ventilasi yang memadai. Secara keseluruhan, sistem distribusi MBG di wilayah Sarijadi telah memenuhi prinsip ketepatan waktu, kualitas, dan keamanan pangan, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek koordinasi internal dan sarana transportasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, distribusi pangan, manajemen logistik, keamanan pangan, efektivitas distribusi.
Free Nutritious Meal Program, food distribution, logistics management, food safety, distribution effectiveness
Copyright (c) 2026 Mirrah Rahma Kaylla, Hanifia Syaki Aulis, Zalwa Zahra Salsabila, Iqbal Asyrofi Rohimi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisa Pengaruh Kualitas Moulding Pada Pengecoran Logam Dengan Metode Sand Casting
This study aims to determine the primary cause of shrinkage defects in Gate Valve Body 3. These defects result in the product failing to meet quality standards and increasing production costs due to rework. Research methods include direct observation on the production floor, material composition testing using a spectrometer, micrographic analysis to identify porosity, and evaluation of casting process parameters such as pouring temperature and feeding system design. The results indicate that shrinkage defects are caused by uneven cooling due to suboptimal heat distribution within the mold, as well as inappropriate metal composition. The recommended solution is to modify the riser design to improve feeding and adjust the pouring temperature. Implementing these recommendations is expected to reduce defects by 30–40%, increase production efficiency, and reduce scrap costs. This research provides a practical contribution to improving casting processes in the valve industry. Keywords: QC Method, Metal Casting, Parameters, Shrinkage, Sand Casting Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas moulding pada proses pengecoran logam menggunakan metode sand casting. Proses sand casting merupakan salah satu metode pengecoran yang umum digunakan dalam industri manufaktur, di mana kualitas moulding memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil coran. Dalam penelitian ini, dilakukan eksperimen dengan variasi jenis pasir, kelembaban pasir, dan teknik pemadatan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap tingkat kecacatan pada hasil coran, seperti porositas, retakan, dan ketidakrataan permukaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pengukuran dimensi, uji kekerasan, dan pengamatan visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas moulding yang baik, dengan pemilihan pasir yang tepat dan teknik pemadatan yang optimal, dapat mengurangi kecacatan pada hasil coran, sehingga meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk akhir. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi industri pengecoran logam dalam mengoptimalkan proses sand casting untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dan lebih konsisten. Kata Kunci: Kualitas moulding, Pengecoran logam, Porositas, Retakan, Sand casting.
QC Method, Metal Casting, Parameters, Shrinkage, Sand Casting
Kualitas moulding, Pengecoran logam, Porositas, Retakan, Sand casting.
Copyright (c) 2026 Muhamad Al Talarik Gemilang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Hubungan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Terhadap Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu Kota Palembang
Background: Exclusive breastfeeding coverage at Makrayu Community Health Center remains low at 63.6% despite significant improvement in early initiation of breastfeeding implementation reaching 97.3%. This disparity indicates other factors influencing exclusive breastfeeding success beyond early initiation of breastfeeding practice. Objective: To analyze the relationship between early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding practice in the working area of Makrayu Community Health Center, Palembang City. Methods: Descriptive analytical study with cross-sectional design involving 110 respondents selected through purposive sampling. Data were collected through interviews using validated questionnaires and analyzed using chi-square test and multiple logistic regression with significance level α=0.05. Results: There was a significant relationship between early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding (p=0.001; PR=1.616). Multivariate analysis showed health worker support as the dominant factor (OR=9.249; p=0.005) followed by early initiation of breastfeeding (OR=4.052; p=0.045). Other significantly related variables were education, knowledge, attitude, formula promotion attraction, and family support. Conclusion: Health worker support and early initiation of breastfeeding implementation are primary determinants of exclusive breastfeeding success. Keywords: Early Initiation of Breastfeeding, Exclusive Breastfeeding, Health Worker Support Abstrak Latar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di Puskesmas Makrayu masih rendah sebesar 63,6% meskipun pelaksanaan inisiasi menyusu dini mengalami peningkatan signifikan mencapai 97,3%. Disparitas ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selain pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Tujuan: Menganalisis hubungan inisiasi menyusu dini terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Makrayu Kota Palembang. Metode: Penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional melibatkan 110 responden yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner tervalidasi dan dianalisis dengan uji chi square serta regresi logistik berganda menggunakan tingkat kemaknaan α=0,05. Hasil: Terdapat hubungan bermakna antara inisiasi menyusu dini dengan pemberian ASI eksklusif (p=0,001; PR=1,616). Analisis multivariat menunjukkan dukungan petugas kesehatan sebagai faktor dominan (OR=9,249; p=0,005) diikuti inisiasi menyusu dini (OR=4,052; p=0,045). Variabel lain yang berhubungan bermakna adalah pendidikan, pengetahuan, sikap, ketertarikan promosi susu formula, dan dukungan keluarga. Kesimpulan: Dukungan petugas kesehatan dan pelaksanaan inisiasi menyusu dini merupakan determinan utama keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Kata Kunci: Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif, Dukungan Petugas Kesehatan
Early Initiation of Breastfeeding, Exclusive Breastfeeding, Health Worker Support
Copyright (c) 2026 Nina Deslima (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Data: Tinjauan Technology Acceptance Model (Studi tentang Pemanfaatan Aplikasi ATLAS)
This research seeks to examine the elements affecting data quality via the implementation of the Technology Acceptance Model (TAM) in the utilization of the ATLAS (Aplikasi Tindak Lanjut dan Surat Tugas) system within the East Java Provincial Inspectorate. In the era of governmental digital transformation, data quality is a crucial component in ensuring accountability and transparency in internal control. The work applies a quantitative technique utilizing Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The sample consists of 108 employees of the East Java Inspectorate who have used the ATLAS application for at least three months. The study reveals that Perceived usefulness has notable positive effects on users’ Attitude (β = 0.412; p < 0.001), as does Perceived ease of use on Attitude (β = 0.371; p < 0.001). Moreover, Attitude significantly affects behaviors related to data quality (β = 0.456; p < 0.001). Perceived usefulness also demonstrates a direct positive influence on data quality (β = 0.285; p = 0.004), while Perceived ease of use exerts an indirect impact through Attitude . The coefficient of determination (R²) of 0.673 shows that the approach elucidates 67.3% of the variation in data reliability. This study points to the significant value of technology acceptance in generating accurate, consistent, and relevant data for evidence-based decision-making within public institutions. Theoretically, the study extends the application of the TAM framework to public sector organizations, while practically providing recommendations for optimizing the implementation of digital monitoring systems in government institutions. Keywords: Technology Acceptance Model, Data Quality, ATLAS Application, East Java Inspectorate, Internal Audit Intisari — Penelitian tujuannya menganalisis faktor yang memengaruhi kualitas data melalui penerapan Technology Acceptance Model (TAM) pada pemanfaatan aplikasi ATLAS (Aplikasi Tindak Lanjut dan Surat Tugas) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Dalam era transformasi digital pemerintahan, kualitas data menjadi elemen penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengawasan internal. Penelitian memanfaatkan pendekatan kuantitatif teknik analisis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sampel penelitian berjumlah 108 responden yang merupakan pegawai Inspektorat Jawa Timur dan telah menggunakan aplikasi ATLAS selama minimal tiga bulan. Temuan penelitian melihatkan Perceived usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap Attitude pengguna (β = 0,412; p < 0,001), demikian pula Perceived ease of use terhadap Attitude (β = 0,371; p < 0,001). Selain itu, Attitude berpengaruh positif terhadap perilaku yang berhubungan dengan kualitas data (β = 0,456; p < 0,001). Pengaruh langsung perceived sefulness terhadap kualitas data juga signifikan (β = 0,285; p = 0,004), sementara Perceived ease of use terdapat pengaruh tidak langsung melalui variabel Attitude . Nilai R² 0,673 melihatkan model dapat menjabarkan 67,3% variasi dalam variabel kualitas data. Temuan ini menegaskan bahwa penerimaan teknologi berperan penting dalam menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan relevan bagi proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan model TAM dalam konteks organisasi publik, sementara secara praktis memberikan rekomendasi untuk optimalisasi implementasi sistem informasi pengawasan berbasis elektronik di sektor pemerintahan. Kata Kunci: Technology Acceptance Model, Kualitas Data, Aplikasi ATLAS, Inspektorat Jawa Timur, Pengawasan Interna
Technology Acceptance Model, Data Quality, ATLAS Application, East Java Inspectorate, Internal Audit
Copyright (c) 2026 Shafira Hariono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisa Cacat Shiringkage Pada Body Gate Valve Tiga
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama cacat shrinkage pada Body Gate Valve 3. Cacat ini menyebabkan produk tidak memenuhi standar kualitas dan meningkatkan biaya produksi akibat rework. Metode penelitian meliputi observasi langsung di lantai produksi, pengujian komposisi material menggunakan spektrometer, analisis mikrografi untuk mengidentifikasi porositas, serta evaluasi parameter proses pengecoran seperti suhu penuangan dan desain sistem feeding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat shrinkage disebabkan oleh pendinginan tidak merata akibat distribusi panas yang tidak optimal dalam cetakan, serta komposisi logam yang kurang sesuai. Solusi yang direkomendasikan adalah modifikasi desain riser untuk meningkatkan feeding dan penyesuaian suhu penuangan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi cacat sebesar 30–40%, meningkatkan efisiensi produksi, dan menekan biaya scrap. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan proses pengecoran di industri valve. Kata Kunci: Metode QC, Pengecoran Logam, Parameter, Shiringkage, Sand Custing
Metode QC, Pengecoran Logam, Parameter, Shiringkage, Sand Custing
Copyright (c) 2026 Izza Amri Yahya (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hukum sebagai Alat Ketertiban atau Alat Keadilan: Tinjauan Kritis terhadap Praktik Penegakan Hukum di Indonesia
The debate over whether law functions primarily as an instrument of social order or as a means of achieving substantive justice remains central to contemporary legal discourse in Indonesia. This article critically examines law enforcement practices by analyzing how the dominance of legal-formalistic and procedural approaches has gradually displaced substantive justice in favor of administrative order and institutional stability. Employing a socio-legal and legal-philosophical framework, the study demonstrates that procedural compliance frequently produces an illusion of justice, while legal processes themselves operate as mechanisms of disproportionate punishment, particularly for socially and economically vulnerable groups. The emphasis on procedural authority and discretionary power within criminal case processing reinforces asymmetric power relations and obscures the ethical objectives of law. These arguments are supported by critical scholarship on procedural justice, power dynamics in legal decision-making, and the concept of substantive justice grounded in legal pluralism and Pancasila-based legal values. The article concludes that without a paradigmatic reorientation toward context-sensitive substantive justice, law enforcement in Indonesia risks remaining an instrument of social order rather than a corrective mechanism for structural injustice. Keywords: law enforcement; substantive justice; legal order; socio-legal studies Abstrak Perdebatan mengenai fungsi hukum sebagai alat ketertiban atau sebagai sarana keadilan substantif tetap menjadi isu sentral dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi pendekatan legal-formalistik dan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menggeser orientasi hukum dari pencapaian keadilan substantif menuju stabilisasi ketertiban administratif. Berangkat dari pendekatan sosio-legal dan analisis filosofis hukum, kajian ini menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural sering kali menghasilkan ilusi keadilan, sementara proses hukum itu sendiri berfungsi sebagai bentuk penghukuman yang tidak proporsional, khususnya terhadap kelompok rentan. Praktik penegakan hukum yang menitikberatkan pada kepastian normatif dan kewenangan diskresioner aparat memperkuat relasi kuasa yang timpang serta mengaburkan tujuan etik hukum. Temuan konseptual ini diperkuat oleh kajian mengenai keadilan prosedural, dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan hukum, serta gagasan keadilan substantif berbasis pluralisme hukum dan nilai Pancasila. Artikel ini menegaskan bahwa tanpa reorientasi paradigma menuju keadilan substantif yang kontekstual dan sensitif terhadap realitas sosial, hukum di Indonesia berpotensi terus berfungsi sebagai instrumen ketertiban semata, alih-alih sebagai alat koreksi ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Keyword: penegakan hukum; keadilan substantif; ketertiban hukum; sosio-legal
law enforcement; substantive justice; legal order; socio-legal studies
Copyright (c) 2026 Yudith Bana, Virginia Usfunan, Efatha F.B. Duarte (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Antara Kepastian dan Keadilan: Kritik Sosio-Legal terhadap Orientasi Penegakan Hukum di Indonesia
Law in a modern rule-of-law state is normatively intended to ensure legal certainty, justice, and social utility. However, in the context of law enforcement practices in Indonesia, these objectives are rarely realized in a balanced manner. This article aims to critically examine the tendency of law enforcement to position law primarily as an instrument of procedural order rather than as a means of achieving substantive justice. Employing a qualitative socio-legal approach combined with legal-philosophical analysis, this study is based on a critical review of legal literature and conceptual examination of law enforcement practices. The findings indicate that the dominance of legal formalism and proceduralism has oriented law enforcement toward rigid administrative certainty, while considerations of substantive justice remain marginal. Legal processes function not only as mechanisms for enforcing norms but also, in certain contexts, as forms of implicit punishment that disproportionately affect socially and economically vulnerable groups. This article argues that without a paradigmatic reorientation that places substantive justice and Pancasila-based legal values as operational ethical foundations, law will continue to function predominantly as an instrument of order rather than as a corrective mechanism for structural injustice. Keywords: law enforcement; substantive justice; legal order; socio-legal studies Abstrak Hukum dalam negara hukum modern secara normatif diarahkan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, orientasi tersebut kerap tidak terwujud secara seimbang. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis kecenderungan penegakan hukum yang lebih menempatkan hukum sebagai instrumen ketertiban prosedural dibandingkan sebagai sarana pencapaian keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal dan analisis filosofis hukum, melalui telaah literatur hukum dan kajian konseptual terhadap praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi legal-formalisme dan proseduralisme telah mendorong penegakan hukum beroperasi dalam kerangka kepastian administratif yang kaku, sementara pertimbangan keadilan substantif cenderung terpinggirkan. Proses hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan norma, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk penghukuman terselubung yang berdampak tidak proporsional, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan posisi sosial dan ekonomi lemah. Artikel ini menegaskan bahwa tanpa reorientasi paradigma penegakan hukum yang menempatkan keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etik operasional, hukum akan terus berfungsi terutama sebagai alat ketertiban, bukan sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan sosial. Kata kunci: penegakan hukum; keadilan substantif; ketertiban hukum; sosio-legal
Copyright (c) 2026 Virginia Usfunan, Yudith Bana, Efatha F.B. Duarte (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Komunikasi Pemasaran Produk Melalui Media Sosial Tiktok: Studi Pada Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Padangsidimpuan
Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi pemasaran, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). TikTok sebagai platform berbasis video pendek menawarkan peluang strategis dalam meningkatkan visibilitas dan interaksi konsumen dengan biaya promosi yang relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran UMKM melalui TikTok, menilai efektivitasnya dalam meningkatkan visibilitas dan interaksi konsumen, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi komunikasi pemasaran digital di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap pelaku UMKM yang aktif memanfaatkan TikTok sebagai media promosi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi konten, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok efektif sebagai media komunikasi pemasaran melalui konten kreatif, interaktif, dan kontekstual. Namun, keterbatasan literasi digital dan konsistensi konten masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan TikTok secara strategis dan beretika dapat meningkatkan daya saing serta keberlanjutan UMKM di era digital.
Copyright (c) 2026 Iwan Rinaldi, Sholeh Fikri, Icol Dianto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peranan The Climate Reality Project sebagai Aktor Penggerak Diplomasi Iklim Multipihak di Indonesia pada Tahun 2019 - 2023
This research explores the role of The Climate Reality Project (TCRP) as a key actor in multi-stakeholder climate diplomacy in Indonesia between 2019 and 2023. The main focus of this study is to understand the strategies, impacts, and challenges faced by TCRP in mobilizing various stakeholders for climate action. Using a qualitative approach, this study analyzes relevant theories such as Climate Diplomacy Theory, Non-Governmental Organization (NGO) Theory, and Green Politics Theory to build a comprehensive framework of understanding. TCRP plays a significant role in facilitating collaboration between the government, civil society, private sector, and local communities to tackle the climate change challenges in Indonesia. Its strategies include awareness campaigns, leadership training, policy advocacy, and capacity-building at the community level. The results show an increase in public awareness of climate change, active participation in climate solutions, and strengthened Indonesia's position in global climate diplomacy. However, TCRP also faces challenges, such as limited resources, resistance to climate change, and the complexity of managing multi-actor coalitions. To overcome these challenges, TCRP continues to adapt by seeking creative solutions to maintain its effectiveness in promoting sustainable and inclusive climate action. This study provides valuable insights for policy development, resource management, and collaborative approaches in enhancing the role of non-governmental organizations in climate diplomacy. The implications of this research support global efforts to improve international coordination in addressing climate change, with TCRP exemplifying how non-state actors can play a significant role in transitioning to a more sustainable society. Keywords: The Climate Reality Project, Climate Diplomacy, Non-State Actors, Non-Governmental Organizations (NGOs), Green Politics, Climate Action in Indonesia. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peranan The Climate Reality Project (TCRP) sebagai aktor utama dalam diplomasi iklim multipihak di Indonesia pada periode 2019 hingga 2023. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami strategi, dampak, dan tantangan yang dihadapi TCRP dalam memobilisasi berbagai pemangku kepentingan untuk aksi iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap teori-teori relevan seperti Teori Diplomasi Iklim, Teori Organisasi Non-Pemerintah (NGO), dan Teori Politik Hijau untuk membangun kerangka pemahaman yang komprehensif. TCRP berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam mengatasi tantangan perubahan iklim di Indonesia. Strategi TCRP mencakup kampanye kesadaran, pelatihan kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan pembangunan kapasitas di tingkat komunitas. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim, partisipasi aktif dalam solusi iklim, dan penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global. Namun, TCRP juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan iklim, dan kompleksitas dalam mengelola koalisi multi-aktor. Untuk mengatasi tantangan tersebut, TCRP terus beradaptasi dengan mencari solusi kreatif untuk mempertahankan efektivitasnya dalam mempromosikan aksi iklim yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pendekatan kolaboratif dalam memperkuat peran organisasi non-pemerintah dalam diplomasi iklim. Implikasi penelitian ini mendukung upaya global untuk meningkatkan koordinasi internasional dalam menghadapi perubahan iklim, dengan TCRP sebagai contoh bagaimana aktor non-negara dapat memainkan peran signifikan dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Kata kunci: The Climate Reality Project, Diplomasi Iklim, Aktor Non-Negara, Organisasi Non-Pemerintah (NGO), Politik Hijau, Aksi Iklim di Indonesia.
The Climate Reality Project, Climate Diplomacy, Non-State Actors, Non-Governmental Organizations (NGOs), Green Politics, Climate Action in Indonesia.
Copyright (c) 2026 Asri Maulina (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Restorative Justice Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
The restorative justice approach is an alternative method for resolving criminal cases that emphasizes the restoration of the original condition, the balance of interests between victims, offenders, and the community, and the avoidance of repressive punishment. In Indonesia, the normative application of restorative justice is regulated under Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, particularly in the handling of minor criminal offenses. This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice as an alternative approach within the Indonesian criminal justice system and to examine the factors influencing its implementation at the prosecutorial level. This research employs a normative-empirical research method, using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through interviews and field studies. The data consist of primary and secondary, legal materials and are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice based on Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 has, in principle, been effective in resolving minor criminal offenses, particularly in realizing restorative oriented justice, improving judicial efficiency, and reducing case backlogs. However, its effectiveness still faces several challenges, including differences in understanding among law enforcement officials, limited public socialization, and suboptimal coordination among institutions within the criminal justice system. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks, enhance the capacity of law enforcement officers, and improve inter-institutional synergy to ensure that restorative justice can be implemented more optimally and consistently as an integral part of the Indonesian criminal justice system. Keywords: Restorative Justice, Legal Effectiveness, Prosecution Service Abstrak Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, keseimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta penghindaran pemidanaan yang bersifat represif. Di Indonesia, penerapan restorative justice secara normatif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dan studi lapangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan efektif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, terutama dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, efisiensi proses peradilan, serta pengurangan beban perkara. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antar lembaga agar penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal dan konsisten sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Kata kunci: Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Kejaksaan
Restorative Justice, Legal Effectiveness, Prosecution Service
Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Kejaksaan
Copyright (c) 2026 Jayandi Andefa, Wawan Fransico, Ahmad Fuadi, Devi Anggreni Sy (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Di Kabupaten Musi Rawas
Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction was enacted as a legal instrument to address organized forestry crimes that have significant environmental impacts. However, in practice, the effectiveness of its implementation still faces various challenges, particularly in regions with extensive forest areas such as Musi Rawas Regency. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 18 of 2013 in preventing and combating forest destruction in Musi Rawas Regency and to identify factors influencing its enforcement. The research method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach. Data were collected through interviews with officials of the Forest Management Unit (KPH), law enforcement authorities, as well as the examination of relevant documents and legislation. The results indicate that the implementation of Law Number 18 of 2013 in Musi Rawas Regency has not been fully effective. This ineffectiveness is influenced by several factors, including limited human resources and infrastructure, weak inter-agency coordination, low public legal awareness, and ongoing forest destruction activities that are difficult to monitor and control. Therefore, strengthening institutional capacity, improving cross sectoral coordination, and enhancing public legal awareness are necessary to achieve sustainable forest protection. Keywords: Legal Effectiveness, Forest Destruction, Law Number 18 of 2013 Abstrak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H) dibentuk sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi kejahatan kehutanan yang bersifat terorganisir dan berdampak luas terhadap lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di daerah yang memiliki kawasan hutan cukup luas seperti Kabupaten Musi Rawas. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam mencegah dan menanggulangi pengrusakan hutan di Kabupaten Musi Rawas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode Penulisan yang digunakan adalah Penulisan hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPTD/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), aparat penegak hukum, serta studi terhadap dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Musi Rawas belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih adanya praktik pengrusakan hutan yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hutan yang berkelanjutan. Kata kunci: Efektivitas Hukum, Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
Legal Effectiveness, Forest Destruction, Law Number 18 of 2013
Efektivitas Hukum, Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
Copyright (c) 2026 Firmansyah Ababil, Wawan Fransico, Ahmad Fuadi, Devi Anggreni Sy (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Putusan 474/Pid.Sus/2025/Pnllg)
Legal analysis of the sentencing of narcotics dealers from the perspective of criminal theory at the Class 1A District Court of Lubuklinggau City (Case Study of Decision Number: 474/Pid.Sus/2025/Pnllg). This type of research is normative-empirical. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each particular legal event that occurs in society. Data collection techniques include; collecting secondary data (library and written documents) through library studies and document studies and collecting primary data (data on the research object) through interviews with respondents and informants and resource persons. The conclusion in this study is that the Panel of Judges has applied legal provisions appropriately and in accordance with applicable laws and regulations. The sentencing imposed is based on valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, as well as the fulfillment of the elements of the crime as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge in deciding the case has considered the legal and non-legal aspects in a balanced manner, including the Public Prosecutor’s indictment, witness and defendant statements, evidence, and the defendant’s social and psychological conditions. Thus, from a normative and theoretical legal perspective, the sentencing in Decision Number 474/Pid.Sus/2025/PN LLG has fulfilled the principles of justice, legal certainty, and expediency, and is in line with the objectives of sentencing in Indonesian criminal law. Keywords: Criminalization, Dealers, Narcotics Abstrak Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Putusan Nomor : 474/Pid.Sus/2025/Pnllg). Jenis penelitian ini normatifi-empiris. Penelitian hukum normative-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang- undangan) dan dokumen tertulis secara in action (viiienyusu) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Teknik pengumpulan data meliputi; pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi viiienyusu dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber. Simpulan dalam penelitian ini bahwa Majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemidanaan yang dijatuhkan didasarkan pada pembuktian yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis secara seimbang, meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, serta kondisi viiienyus dan psikologis terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis viiienyusunviii dan teoritis, pemidanaan dalam Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2025/PN LLG telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Kata kunci: Pemidanaan, Pengedar , Narkotika
Copyright (c) 2026 M. Alvin Gumay, Agustinus Samosir, Devi Anggreni Sy, Wawan Fransisco (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penipuan dalam Ekosistem Digital Finance: Kajian Teoritis dan Strategi Mitigasi di Indonesia
The rapidly developing digital finance sector in Indonesia has brought both positive and negative impacts. While it has enhanced the accessibility of financial services, it has also led to an increase in digital financial fraud. This study aims to develop specific preventive techniques tailored to Indonesia's context by investigating the phenomenon of digital financial fraud through the lenses of behavioral theory, technology, and legislation. The methodology employed is a descriptive-analytical systematic literature review covering the period from 2022 to 2025, incorporating a variety of textual sources. The findings highlight three main reasons behind the occurrence of digital fraud: a lack of public knowledge about technology and finance, vulnerabilities in digital security systems, and outdated legislation that fails to keep pace with new innovations. Case studies conducted by the Financial Services Authority (OJK) and the Investment Alert Task Force emphasize recurring issues, such as illegal online lending, fraudulent investment schemes using mobile apps, and data breaches involving personal identity information. A successful prevention strategy requires strong and enforceable regulations, advanced technologies like blockchain and Artificial Intelligence (AI), and comprehensive literacy programs. Keywords: fintech, fraud detection, digital fraud, mitigation strategy, OJK, Indonesia Abstrak Baik hal baik maupun buruk telah muncul dari sektor keuangan digital Indonesia yang berkembang Sektor ini telah meningkatkan penipuan keuangan digital tetapi juga membuat layanan keuangan lebih mudah diakses. Dengan tujuan mengembangkan teknik pencegahan yang spesifik untuk kondisi Indonesia penelitian ini berupaya menyelidiki fenomena penipuan sistem keuangan digital dari sudut pandang teori perilaku, teknologi, dan legislasi. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur sistematis deskriptif-analitis yang mencakup tahun 2022–2025 dan meliputi berbagai sumber tekstual. Menurut temuan ada tiga alasan utama mengapa penipuan digital terjadi: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi dan uang, kerentanan dalam sistem keamanan digital, dan undang-undang yang belum diperbarui cukup cepat untuk mengakomodasi inovasi baru. Studi kasus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Siaga Investasi menyoroti kesamaan termasuk contoh pinjaman internet ilegal skema investasi curang menggunakan aplikasi seluler dan pelanggaran data yang melibatkan informasi identitas pribadi Peraturan perundang-undangan yang kuat dan dapat diterapkan teknologi mutakhir seperti blockchain dan Kecerdasan Buatan (AI) serta program literasi yang komprehensif merupakan komponen penting dari strategi pencegahan yang sukses. Kata Kunci: fintech, deteksi penipuan, digital fraud, strategi migitasi, OJK, Indonesia
fintech, fraud detection, digital fraud, mitigation strategy, OJK, Indonesia
Copyright (c) 2026 Hani Harlan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Penyelundupan Narkotika melalui Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima) Tahun 2022–2024
This study examines bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia in combating narcotics smuggling through the Indonesia-Malaysia Customs Coordinated Patrol Operation (Patkor Kastima) for the 2022–2024 period. The background of the study is the increasing number of narcotics smuggling cases in the Malacca Strait, which threaten maritime security, economic stability, and diplomatic relations between the two countries. The study used a qualitative method with a case study approach, integrating primary data through interviews with officials from the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) and secondary data from official reports, academic articles, and online sources. The results indicate that Operation Patkor Kastima is effective in enhancing maritime surveillance through joint patrols, intelligence exchange, and coordinated action against transnational smuggling networks. However, obstacles remain, including limited resources, regulatory differences, and the adaptation of increasingly sophisticated smuggling modus operandi. Using the theories of Neorealism, International Cooperation, and the Security Complex, this study concludes that Patkor Kastima functions not only as a law enforcement instrument but also as a form of maritime security diplomacy that strengthens regional trust and stability. Keywords: International Cooperation; Patkor Kastima; Malacca Strait; Drug Distribution; Security Complex Abstrak Penelitian ini membahas kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima) pada periode 2022–2024. Latar belakang penelitian adalah meningkatnya kasus penyelundupan narkotika di Selat Malaka yang mengancam keamanan maritim, stabilitas ekonomi, dan hubungan diplomatik kedua negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengintegrasikan data primer melalui wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta data sekunder dari laporan resmi, artikel akademik, dan sumber daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Patkor Kastima efektif dalam meningkatkan pengawasan laut melalui patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan penindakan terkoordinasi terhadap jaringan penyelundupan lintas negara. Kendati demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya, perbedaan regulasi, serta adaptasi modus operandi penyelundupan yang semakin canggih. Dengan menggunakan teori Neorealisme, Kerja Sama Internasional, dan Security Complex, penelitian ini menyimpulkan bahwa Patkor Kastima tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk diplomasi keamanan maritim yang memperkuat kepercayaan dan stabilitas kawasan. Kata Kunci: Kerja Sama Internasional; Patkor Kastima; Selat Malaka; Penyebaran Narkotika; Security Complex
International Cooperation; Patkor Kastima; Malacca Strait; Drug Distribution; Security Complex
Copyright (c) 2026 Shellia Swastika, Sintia Catur Sutantri., S.Sos., M.Ipol. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Sustainable Human Resource Management (HRM) Development in Higher Education Environments
The development of sustainable Human Resource Management (HRM) is a strategic aspect in enhancing the quality and competitiveness of higher education institutions. Universities are required to manage human resources in a professional, adaptive, and long-term-oriented manner in order to respond to technological advancements, labor market demands, and changes in the higher education system. Higher education institutions, particularly those in the fields of economics and business, need to implement sustainable HRM practices to create human resources that are competent, productive, and committed to institutional development. This article aims to examine the concept of sustainable HRM development, formulate applicable human resource development strategies, and provide policy recommendations for HRM management in higher education institutions. The method used in this study is a qualitative descriptive approach through a literature review and conceptual analysis of HRM management practices in higher education institutions. The results of the discussion indicate that sustainable HRM development can be achieved through improving the competencies of lecturers and educational staff, implementing objective performance appraisal systems, developing transparent career paths, and utilizing digital technology in human resource management. The implementation of sustainable HRM in higher education institutions is expected to enhance the performance of the academic community, improve the quality of educational services, and support the sustainable achievement of the institution’s vision and mission. Keywords: human resource management, sustainable HRM, higher education, higher education institutions
human resource management, sustainable HRM, higher education, higher education institutions
Copyright (c) 2026 Nuryadi, Achmad Nur Amin, Abdul Rahman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KH. Ihsan Jampes sebagai Ulama Nusantara: Analisis Pemikiran Fikih tentang Kopi dan Rokok dalam Irsyād al-Ikhwān
The book "Irshad al-Ikhwān li Bayān Syurb al-Qahwah wa al-Dukhān" by K.H. Ihsan Jampes of Kediri is an important work in the treasury of Islamic scholarship, examining issues of Islamic jurisprudence and socio-religious ethics contextually. This book was written in response to prevailing social practices, particularly the habit of consuming coffee and cigarettes, which gave rise to differing legal views among scholars. Through an argumentative approach based on naqli and aqli evidence, K.H. Ihsan not only outlines legal classifications—such as halal (permissible), haram (forbidden), makruh (rejected), and mubah (permissible)—but also emphasizes considerations of benefits and harms for individuals and society. The book's uniqueness lies in its discussion, which is not merely legalistic but also includes explanations of the wisdom, ethical impact, and spiritual dimensions of an action. Thus, "Irshad al-Ikhwān" serves not only as a legal reference but also as a means of fostering the moral and spiritual awareness of the community. This study aims to examine the background, characteristics of thought, and significance of the book Irshād al-Ikhwān in enriching the discourse of moderate, contextual, and relevant Islamic jurisprudence (fiqh) to the social dynamics of society. Keywords: Irshād al-Ikhwān, K.H. Ihsan Jampes, social jurisprudence, coffee and cigarettes, religious ethics. Abstrak Kitab Irsyād al-Ikhwān li Bayān Syurb al-Qahwah wa al-Dukhān karya K.H. Ihsan Jampes Kediri merupakan salah satu karya penting dalam khazanah keilmuan Islam yang mengkaji persoalan fikih dan etika sosial keagamaan secara kontekstual. Kitab ini disusun sebagai respons atas praktik sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya kebiasaan mengonsumsi kopi dan rokok, yang memunculkan perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama. Melalui pendekatan argumentatif berbasis dalil naqli dan aqli, K.H. Ihsan tidak hanya memaparkan klasifikasi hukum—seperti halal, haram, makruh, dan mubah—tetapi juga menekankan pertimbangan maslahat dan mafsadat bagi individu dan masyarakat. Keistimewaan kitab ini terletak pada corak pembahasannya yang tidak semata-mata legalistik, melainkan disertai penjelasan hikmah, dampak etis, serta dimensi spiritual dari suatu perbuatan. Dengan demikian, Irshād al-Ikhwān tidak hanya berfungsi sebagai rujukan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kesadaran moral dan spiritual umat. Kajian ini bertujuan untuk menelaah latar belakang penulisan, karakteristik pemikiran, serta signifikansi kitab Irshād al-Ikhwān dalam memperkaya wacana fikih yang moderat, kontekstual, dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Kata kunci: Irshād al-Ikhwān, K.H. Ihsan Jampes, fikih sosial, kopi dan rokok, etika keagamaan.
Irshād al-Ikhwān, K.H. Ihsan Jampes, social jurisprudence, coffee and cigarettes, religious ethics.
Copyright (c) 2026 Sirojudin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fikih Kontemporer
Riba is one of the fundamental concepts in fiqh muamalah that is strictly prohibited in Islam. In modern economic practices, bank interest is often equated with riba, which has led to prolonged debates among scholars and economic practitioners. This article aims to analyze the concept of riba and bank interest from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence by examining their definitions, legal foundations, types of riba, and scholarly views on bank interest practices. The research method employed is a literature study using a descriptive-analytical approach toward classical and contemporary fiqh sources. The findings indicate that the majority of contemporary scholars consider bank interest to be equivalent to prohibited riba, while a small number of scholars offer differing views under specific conditions and contexts. Therefore, the existence of Islamic financial institutions serves as an alternative solution to avoid riba-based practices within the modern banking system. Keywords: riba, bank interest, contemporary fiqh, Islamic economics. Abstrak Riba merupakan salah satu konsep fundamental dalam fikih muamalah yang secara tegas dilarang dalam Islam. Dalam praktik ekonomi modern, keberadaan bunga bank sering kali dipersamakan dengan riba sehingga menimbulkan perdebatan panjang di kalangan ulama dan praktisi ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dan bunga bank dalam perspektif fikih kontemporer dengan menelaah pengertian, dasar hukum, jenis-jenis riba, serta pandangan ulama terhadap praktik bunga bank. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer menyamakan bunga bank dengan riba yang diharamkan, sementara sebagian kecil lainnya memberikan pandangan berbeda dengan syarat dan konteks tertentu. Oleh karena itu, kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi solusi alternatif untuk menghindari praktik riba dalam sistem perbankan modern. Kata Kunci: riba, bunga bank, fikih kontemporer, ekonomi syariah
riba, bank interest, contemporary fiqh, Islamic economics
Copyright (c) 2026 Noor Mutia Husna, Zulfa Rahmaniah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Prilaku Konsumen Digital Dalam Memilih Pembayaran Belanja Online Pakai PAYLATER
With the rapid development of online lending in the era of digitalization, PayLater platforms have emerged as financial products that are closely connected to consumers. Carrying the service motto “buy now, pay later,” PayLater allows consumers to conduct transactions (purchasing goods or services) without making immediate payments, with settlement carried out later—either in the following month or through installments—based on agreed tenors and interest rates. This mechanism differs from conventional online loans, which directly disburse cash to users’ bank accounts. PayLater services are generally integrated into e-commerce applications (such as Shopee PayLater and Akulaku) or travel platforms (such as Traveloka PayLater), and are now also offered by banks (including BCA PayLater and Livin’ PayLater). These services provide varying limits, interest rates, and tenors, and are regulated by the Financial Services Authority (OJK) to ensure consumer protection and transaction security. Through PayLater, shopping transactions are considered safer from misuse or fraud by merchants or producers, as payments will be refunded to the consumer’s PayLater balance if purchased goods are not delivered. PayLater users are predominantly from the Millennial and Generation Z cohorts. Keywords: digital consumer behavior, PayLater, literature study, payment decision Abstrak Dengan adanya perkembangan pinjaman Online di era digitalisasi platform Paylater hadir menawarkan prodak yang sangat dekat dengan konsumen dengan moto layanan "beli sekarang, bayar nanti" yang memungkinkan konsumen bertransaksi (beli barang/jasa) tanpa bayar langsung, lalu melunasinya kemudian (bayar bulan depan atau cicil) dengan tenor dan bunga tertentu, berbeda dengan pinjaman online (pinjol) biasa yang memberikan uang tunai langsung ke rekening. Paylater biasanya terintegrasi di aplikasi e-commerce (Shopee PayLater, Akulaku) atau travel (Traveloka PayLater) dan kini juga ada dari bank (BCA PayLater, Livin' PayLater), dengan limit, bunga, dan tenor bervariasi, serta diatur OJK untuk memastikan keamanan. Dengan Paylater belanja di jamin aman dari penyalahgunaan/penyelewengan dari toko/Produsen, apa bila barang yang dibeli tidak di kirim uang akan kembali masuk ke saldo Payleter konsumen yang memakai. Pengguna Payleter didominasi oleh generasi Melenial dan gen Z Kata kunci : prilaku konsumen digital, Payleter, study literatur dan keputusan penbayaran
digital consumer behavior, PayLater, literature study, payment decision
Copyright (c) 2026 Marlis Chafri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
The development of digital technology has brought significant changes to the methodology, dissemination, and learning of hadith studies. Access to digital sources, the utilization of hadith databases, and the use of multimedia formats such as videos, infographics, podcasts, and interactive applications have opened new opportunities for hadith research and education. This article aims to examine the concept of multimedia-based hadith research by highlighting the transformation of takhrīj methodology in the digital era, the implementation of multimedia in the learning and dissemination of hadith, as well as the accompanying academic and ethical challenges. This study employs a qualitative approach in the form of library research through an analysis of relevant literature on hadith studies, Islamic digital humanities, and multimedia learning theory. The findings indicate that multimedia integration can enhance research efficiency and audience comprehension when designed in accordance with instructional design principles and grounded in the methodologies of sanad and matn criticism. Nevertheless, multimedia-based hadith research also faces risks such as excessive simplification, provenance issues of digital sources, and the potential dissemination of unverified hadiths. Therefore, this article emphasizes the importance of a hybrid methodological approach that combines the use of digital technology with manual verification, as well as the application of academic and ethical standards to maintain the scholarly integrity of hadith studies in the digital era. Keywords: Hadith research; multimedia; digital takhrīj. Abstrak Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam metodologi, diseminasi, dan pembelajaran studi hadis. Akses terhadap sumber-sumber digital, pemanfaatan basis data hadis, serta penggunaan format multimedia seperti video, infografis, podcast, dan aplikasi interaktif membuka peluang baru dalam riset dan edukasi hadis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep riset hadis berbasis multimedia dengan menyoroti transformasi metodologi takhrīj di era digital, implementasi multimedia dalam pembelajaran dan diseminasi hadis, serta tantangan akademik dan etika yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis literatur yang relevan dengan studi hadis, digital humanities Islam, dan teori multimedia learning. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi multimedia dapat meningkatkan efisiensi penelitian dan pemahaman audiens apabila dirancang sesuai prinsip desain instruksional dan tetap berlandaskan metodologi kritik sanad dan matan. Namun demikian, riset hadis multimedia juga menghadapi risiko berupa penyederhanaan berlebihan, problem provenance sumber digital, serta potensi penyebaran hadis tidak terverifikasi. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan metodologis hibrida yang mengombinasikan pemanfaatan teknologi digital dengan verifikasi manual serta penerapan standar akademik dan etika guna menjaga integritas keilmuan hadis di era digital. Kata kunci: Riset hadis; multimedia; takhrīj digital.
Hadith research; multimedia; digital takhrīj.
Copyright (c) 2026 Ali Mukta Siregar, Rahmi Syahriza, Tonang Lubis (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implikasi Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Kejahatan Perang dalam Kerangka Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
War crimes are serious violations of international humanitarian law. An act is considered a war crime if it violates the laws of war, making the perpetrator punishable by criminal penalties. This typically occurs during armed conflict, and its existence has been proven through various cases that have been finally decided or are still being processed in international courts. This research aims to further explore the criteria for war crimes from an international legal perspective. This will be done using qualitative analysis with a normative juridical approach, encompassing legislative, conceptual, and comparative perspectives. Humanitarian law is not intended to prohibit war at all, but rather to limit human suffering and regulate the use of force in armed conflict, all for the sake of humanitarian values. Therefore, this law is often referred to as a set of rules for the conduct of war based on humanitarian principles. From all of this, it can be concluded that humanitarian law strives to ensure that war prioritizes humanitarian values. The legal basis used in this study is the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention, and Article 8 of the 1998 Rome Statute. Keywords: War Crimes, International Humanitarian Law, Armed Conflict, International Criminal Responsibility, Rome Statute, Geneva Conventions, Hague Conventions Abstrak Kejahatan perang itu adalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional. Sesuatu tindakan disebut kejahatan perang kalau melanggar ketentuan hukum perang, yang bikin pelakunya bisa dihukum secara pidana. Hal ini biasanya terjadi saat ada konflik bersenjata, dan keberadaannya sudah dibuktikan lewat berbagai kasus yang sudah diputusin secara final atau masih dalam proses di pengadilan internasional. Penelitian ini mau ngebahas lebih dalam lagi tentang kriteria kejahatan perang dari sudut pandang hukum internasional. Caranya pakai analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup cara pandang perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hukum humaniter ini bukan buat ngeban perang sama sekali, tapi lebih ke membatasi penderitaan manusia dan atur gimana pakai kekuatan dalam perang bersenjata, semuanya demi nilai kemanusiaan. Makanya, hukum ini sering disebut sebagai kumpulan aturan buat jalannya perang yang berdasarkan prinsip kemanusiaan. Dari semua itu, bisa disimpulin kalau hukum humaniter berusaha bikin perang tetap ngutamain nilai-nilai kemanusiaan. Dasar hukum yang dipake di kajian ini adalah Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Pasal 8 dari Statuta Roma 1998. Kata kunci: Kejahatan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, Pertanggungjawaban Pidana Internasional, Statuta Roma, Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag
War Crimes, International Humanitarian Law, Armed Conflict, International Criminal Responsibility, Rome Statute, Geneva Conventions, Hague Conventions
Copyright (c) 2026 Tasya Salsabilla, Syifa Nadiyah Putri, Zaenuddin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kualitas Layanan dan Niat Menggunakan Kembali: Studi Empiris pada Pengguna Platform E-Wallet
f use and e-service quality on intention to continue use among e-wallet platform users in Indonesia, with customer satisfaction as a mediating variable. This research employs a quantitative approach using a survey method by distributing questionnaires to e-wallet users in Indonesia. The collected data were analyzed using the Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results indicate that perceived ease of use and e-service quality have a positive and significant effect on intention to continue use. In addition, perceived ease of use and e-service quality are also proven to have a positive and significant effect on customer satisfaction. Furthermore, customer satisfaction has a positive and significant effect on intention to continue use and acts as a mediating variable in the relationship between perceived ease of use and e-service quality on intention to continue use. These findings emphasize that customer satisfaction is a key factor in encouraging the continued use of e-wallet services. This study contributes theoretically by extending the application of the Technology Acceptance Model (TAM) through the integration of e-service quality and customer satisfaction variables. Practically, the results of this study can serve as a basis for e-wallet service providers to improve ease of use and digital service quality in order to maintain long-term user loyalty. Keyword: Perceived Ease of Use, E-Service Quality, Customer Satisfaction, Intention to Continue Use, E-Wallet Abstrak Perkembangan pesat industri financial technology (fintech), khususnya layanan e-wallet, menuntut penyedia layanan untuk tidak hanya fokus pada tingkat adopsi, tetapi juga pada keberlanjutan penggunaan oleh pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived ease of use dan e-service quality terhadap intention to continue use pada pengguna platform e-wallet di Indonesia, dengan customer satisfaction sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna e-wallet di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use dan e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to continue use. Selain itu, perceived ease of use dan e-service quality juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Selanjutnya, customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to continue use, serta berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara perceived ease of use dan e-service quality terhadap intention to continue use. Temuan ini menegaskan bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan penggunaan e-wallet. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas penerapan Technology Acceptance Model (TAM) melalui integrasi variabel e-service quality dan customer satisfaction. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyedia layanan e-wallet untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan kualitas layanan digital guna mempertahankan loyalitas pengguna dalam jangka panjang. Kata kunci: Perceived Ease of Use, E-Service Quality, Customer Satisfaction, Intention to Continue Use, E-Wallet
Perceived Ease of Use, E-Service Quality, Customer Satisfaction, Intention to Continue Use, E-Wallet
Copyright (c) 2026 Rihad Alfiansyah, Umi Widyastuti, Diena Noviariani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Narcotics abuse involving children is a serious problem that has an impact on children’s development and the sustainability of the nation’s generation. Children who are entangled in narcotics abuse are generally in a vulnerable condition, so the legal handling must prioritize protection and guidance This research aims to examine the form of criminal responsibility of children as narcotics abusers by referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as examining rehabilitation as an instrument of legal protection. The research method used is normative juridical research through the study of laws and regulations and analysis of court decisions. The results of the study show that the juvenile criminal justice system emphasizes the application of restorative justice and rehabilitation as a priority for handling. However, in practice, there are still court decisions that focus more on punishment, so that the goal of child recovery has not been fully achieved. Therefore, consistent application of the law is needed so that the protection and future of children can be guaranteed. Keywords: Children, Narcotics Abuse, Criminal Liability, Rehabilitation, Juvenile Criminal Justice System. Abstrak Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak merupakan persoalan serius yang berdampak pada perkembangan anak dan berkelangsungan generasi bangsa. Anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika umumnya berada dalam kondisi rentan, sehingga penanganan hukumnya harus mengedepankan perlindungan dan pembinaan dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai penyalahguna narkotika dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menelaah rehabilitas sebagai instrumen perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak menekankan penerapan keadilan restoratif dan rehabilitasi sebagai prioritas penanganan. Namun, dalam praktik masih ditemukan putusan pengadilan yang lebih meneliti beratkan pada pemidanaan,sehingga tujuan pemulihaan anak belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten agar perlindungan dan masa depan anak dapat terjamin. Kata kunci : Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, Rehabilitas, Sistem Peradilan Pidana Anak.
Children, Narcotics Abuse, Criminal Liability, Rehabilitation, Juvenile Criminal Justice System.
Copyright (c) 2026 Putri Wulandari, Rr. Dijan Widijowati, Subhan Zein Sgn (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pembentukan Karakter Disiplin Siswa melalui Lingkungan Sekolah
Student character development is one of the primary goals of education, playing a crucial role in shaping students' personalities, attitudes, and behaviors to align with the nation's moral, social, and cultural values. Discipline is one of these traits. The school environment plays a strategic role as a place for character development because schools serve not only as a place to transfer knowledge but also as a place to cultivate character values ​​through school culture, the role models and roles of teachers, and social interactions between students. This article aims to examine the role of the school environment in developing students' disciplined character based on the results of a review of various relevant literature sources. The method used in writing this article is a literature study, collecting, reviewing, and analyzing various journal articles related to character education and the school environment. The results of the study indicate that a conducive school environment, supported by a positive school culture, consistent implementation of discipline, role models and the role of educators, and learning and extracurricular activities integrated with character values, influences the development of student character development. Therefore, managing the school environment oriented towards strengthening character values ​​needs to be a crucial aspect in the implementation of education. Keywords: character development, school environment, character education Abstrak Pembentukan karakter siswa merupakan salah satu tujuan utama pendidikan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku siswa agar sesuai dengan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Salah satunya yaitu karakter disiplin. Lingkungan sekolah memiliki peran strategis sebagai tempat pembinaan karakter karena sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembiasaan nilai-nilai karakter melalui budaya sekolah, keteladanan dan peran guru, serta interaksi sosial antarsiswa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran lingkungan sekolah dalam pembentukan karakter disiplin siswa berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber literatur yang relevan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka (studi literatur) dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai artikel jurnal yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan lingkungan sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang kondusif, didukung oleh budaya sekolah yang positif, penerapan disiplin yang konsisten, keteladanan dan peran pendidik, serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang terintegrasi nilai-nilai karakter, berpengaruh dalam perkembangan pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan sekolah yang berorientasi pada penguatan nilai karakter perlu menjadi perihal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kata kunci: pembentukan karakter, lingkungan sekolah, pendidikan karakter
character development, school environment, character education
Copyright (c) 2026 Tri Purwati, Chairunissa, Chairunissa, Arlin Nurmaliani, Yodi Ahmad Sirojudin, Reczy Setian Suharno, Mumuh, Rohendi Ali (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Optimasi Biaya Distribusi di Spx Express Cabang Serang Menggunakan Metode Transportasi
The aim of this study is to reduce distribution costs at SPX Express Serang Branch by applying the transportation method. The main challenge faced by the company is the high shipping costs, caused by the suboptimal arrangement of distribution routes from the warehouse to the drop centers. The data used includes the capacity of three shipping warehouses, namely Kaligandu, Lopang, and Ciruas, as well as the demand from three drop centers, namely Kasemen, Walantaka, and Curug, along with the transportation costs for each route. This study applies the North West Corner, Least Cost, and Vogel’s Approximation Method (VAM) to determine the initial solution, which is then optimized using the Modi and Stepping Stone methods with the assistance of the AtoZmath Transportation Calculator. From the calculations, the North West Corner method resulted in a cost of Rp 5,014,000, the Least Cost method yielded Rp 5,059,000, while the VAM method produced a result of Rp 4,450,000, making VAM the most optimal initial solution. After optimization using the Modi and Stepping Stone methods, the lowest distribution cost obtained was 3,360. These results indicate that the application of transportation methods can significantly reduce distribution costs and improve efficiency in the delivery system at SPX Express Serang Branch. Keywords: Distribution Cost, Transportation Method, SPX Express, VAM, Optimization Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi biaya distribusi di SPX Express Cabang Serang dengan penerapan metode transportasi. Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah tingginya biaya pengiriman, yang disebabkan oleh pengaturan rute distribusi dari gudang ke drop center yang masih belum maksimal. Data yang digunakan mencakup kapasitas dari tiga gudang pengiriman yaitu Kaligandu, Lopang, dan Ciruas, serta permintaan dari tiga drop center, yaitu Kasemen, Walantaka, dan Curug, bersama dengan biaya transportasi dari setiap rutenya. Penelitian ini menerapkan metode North West Corner, Least Cost, dan Vogel’s Approximation Method (VAM) untuk menentukan solusi awal, yang selanjutnya dioptimalkan dengan menggunakan metode Modi dan Stepping Stone dengan bantuan AtoZmath Transportation Calculator. Dari hasil perhitungan, metode North West Corner menghasilkan biaya sebesar Rp 5.014.000, metode Least Cost menghasilkan Rp 5.059.000, sementara metode VAM memberikan hasil sebesar Rp 4. 450.000, yang menjadikan VAM sebagai solusi awal paling optimal. Setelah optimasi dengan metode Modi dan Stepping Stone, diperoleh biaya distribusi terendah sebesar 3.360. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan metode transportasi dapat secara signifikan mengurangi biaya distribusi serta meningkatkan efisiensi dalam sistem pengiriman di SPX Express Cabang Serang. Kata kunci: Biaya Distribusi, Metode Transportasi, SPX Express, VAM, Optimasi
Distribution Cost, Transportation Method, SPX Express, VAM, Optimization
Copyright (c) 2026 Halimah, Jahrotum Nisa, Abdul Aziz, Bambang Hermawan, Lika Yulia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Program Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Komitmen Manajemen Terhadap Safety Behavior dan Produktivitas Kerja
This study aims to examine the structural influence of Occupational Safety and Health (K3) training programs and management commitment on employee safety behavior, and the subsequent impact of that behavior on work productivity within a challenging mining environment. The research utilized a quantitative explanatory approach via a survey, gathering data from 121 employees, non-employees, and guests attending K3 training at PT Freeport Indonesia's OH&S Training facility. The data were analyzed using the two-stage least squares (2SLS) regression method. Findings conclusively demonstrate that both management commitment (t-value 4.832) and K3 training (t-value 2.772) significantly and positively influence safety behavior. Furthermore, safety behavior (t-value 8.398) is confirmed to have a significant and positive effect on increasing work productivity. This research contributes original insights by providing empirical validation for the structural model (K3 Training and Management Commitment → Safety Behavior → Productivity) within a complex, high-risk operational context, emphasizing the necessity of integrated management dedication and comprehensive training for sustaining optimum performance. Keywords: (K3) Training, Management Commitment, Safety Behavior, Productivity Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan struktural antara program pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan komitmen manajemen terhadap perilaku keselamatan karyawan, serta dampak perilaku keselamatan tersebut terhadap produktivitas kerja dalam lingkungan perusahaan pertambangan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif eksplanatori melalui survei kepada 121 responden yang terdiri dari karyawan, non-karyawan, dan tamu yang berpartisipasi dalam pelatihan K3 di fasilitas OH&S Training PT Freeport Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi two-stage least squares (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan secara meyakinkan bahwa komitmen manajemen (t-hitung 4.832) dan pelatihan K3 (t-hitung 2.772) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perilaku keselamatan. Lebih lanjut, perilaku keselamatan (t-hitung 8.398) terkonfirmasi memberikan kontribusi yang signifikan dan positif terhadap peningkatan produktivitas kerja. Studi ini menawarkan wawasan orisinal dengan menyajikan bukti empiris model struktural (Pelatihan K3 dan Komitmen Manajemen → Perilaku Keselamatan → Produktivitas) dalam lingkungan pertambangan yang kompleks, menegaskan pentingnya komitmen manajemen yang terintegrasi dan pelatihan komprehensif demi kinerja operasional yang berkelanjutan. Kata kunci: Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Komitmen Manajemen, Safety Behavior, Produktivitas Kerja
(K3) Training, Management Commitment, Safety Behavior, Productivity
Copyright (c) 2026 Ahmed Badoghaish (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Poligami dalam Perspektif Islam dan Praktiknya di Luar Islam: Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah
This article discusses polygamy from the Islamic perspective and the practice of polygamy outside Islam using an analytical approach. The study emphasizes the relationship between the permissibility of polygamy and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah), particularly the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl), which can only be achieved through the fulfillment of strict conditions and requirements. In addition, this article elaborates on various wisdoms of polygamy, both in terms of moral protection and social welfare. The findings indicate that polygamy in Islam is not intended as a source of problems, but rather as a sharī‘ah-based solution in certain circumstances, provided that it is practiced in accordance with the fundamental objectives of Islamic law. This study is expected to provide a more complete and comprehensive understanding for the public regarding the concept of polygamy. Keywords: Polygamy, Maqāṣid Al-Sharī‘Ah, Ḥifẓ Al-Nasl, Islamic Law, Social Welfare. Abstrak Tulisan ini membahas poligami dalam perspektif Islam dan praktik poligami di luar Islam dengan pendekatan analitis. Kajian ini menekankan keterkaitan antara kebolehan poligami dan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), yang hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan syarat dan ketentuan yang ketat. Selain itu, artikel ini menguraikan berbagai hikmah poligami, baik dari aspek perlindungan moral maupun kemaslahatan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai sumber masalah, melainkan sebagai solusi syariat dalam kondisi tertentu, sepanjang dijalankan sesuai dengan tujuan dasar hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif kepada masyarakat mengenai konsep poligami. Kata kunci: Poligami, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Ḥifẓ Al-Nasl, Hukum Islam, Kemaslahatan Sosial
Polygamy, Maqāṣid Al-Sharī‘Ah, Ḥifẓ Al-Nasl, Islamic Law, Social Welfare.
Perkembangan dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara
The goal of this article is to thoroughly analyse the fundamental ideas of international criminal law, including its origins, guiding principles, and the range of offences that fall within its purview. The International Criminal Court (ICC), a permanent court with the power to try people for the most serious international crimes, is another law enforcement tool that is discussed. The principles of state sovereignty, jurisdictional restrictions, complementarity, and the degree of cooperation between states in the investigation, prosecution, and enforcement of rulings are among the many barriers and difficulties in the application of international criminal law that are examined in this study. Normative juridical research is the methodology employed, which includes a conceptual approach, a statutory regulatory approach, and a literature analysis of several international legal instruments, court rulings, and legal experts' doctrines. The study's findings show that while the Rome Statute and other international conventions have greatly advanced the framework of international criminal law, there are still considerable barriers to its effective enforcement. These challenges include the use of forceful arrests and some states' lack of willingness to fully cooperate and follow out rulings from international courts. Therefore, achieving equitable, efficient, and long-lasting implementation of international criminal law requires bolstering international cooperation structures and raising state commitment. Keywords: International Criminal Law, International Crimes, International Criminal Court, Jurisdiction, State Sovereignty. Abstrak Salah satu bidang hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional adalah hukum pidana internasional. Kejahatan seperti itu tidak hanya merugikan suatu negara tetapi juga mengancam nilai-nilai penting masyarakat internasional secara keseluruhan. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi termasuk dalam kategori ini. Kejahatan internasional semakin kompleks dan terorganisir karena arus globalisasi yang semakin kuat, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya mobilitas manusia lintas negara. Kondisi ini memerlukan adanya sistem hukum internasional yang dapat memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dunia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa konsep dasar hukum pidana internasional secara menyeluruh, termasuk sumber hukum, prinsip-prinsip yang melandasinya, dan ruang lingkup kejahatan yang menjadi yurisdiksinya. Selain itu, diskusi berfokus pada mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), lembaga peradilan permanen yang diberi wewenang untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan internasional yang paling parah. Selain itu, penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dan hambatan dalam pelaksanaan hukum pidana internasional. Hal-hal ini terutama berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara, batasan yurisdiksi, asas komplementaritas, dan tingkat kolaborasi antarnegara dalam proses tersebut.investigasi, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan yang dibuat.Penelitian yuridis normatif menggunakan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, instrumen hukum internasional, dan doktrin para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum pidana internasional telah berkembang secara signifikan sebagai hasil dari penciptaan Statuta Roma dan berbagai konvensi internasional, penegakan yang efektif tetap menghadapi beberapa tantangan. Di antara hambatan tersebut adalah pengaruh kepentingan politik negara, kewenangan lembaga peradilan internasional untuk melakukan penangkapan paksa, dan komitmen rendah sebagian negara untuk bekerja sama penuh dan melaksanakan putusan pengadilan internasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum pidana internasional yang adil, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan penguatan mekanisme kerja sama internasional dan peningkatan komitmen negara-negara. Kata kunci: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi, Kedaulatan Negara.
International Criminal Law, International Crimes, International Criminal Court, Jurisdiction, State Sovereignty.
Copyright (c) 2026 Ahmad Muhtadi, Bagus Equity, Zaenuddin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Persidangan Kejahatan Nasional
This research analyzes the effectiveness of witness and victim protection mechanisms in national criminal trials in Indonesia. This research is directed at studying the function of witness and victim protection institutions, various obstacles to the implementation of protection mechanisms, and the extent to which this role supports the realization of a just and open judicial process. The methodology used is empirical and normative juridical studies with analysis of various statutory regulations and scientific journals. The research results show that the mechanism for protecting witnesses and victims has had a positive impact, but still faces obstacles in implementation in the field, including limited resources, weak coordination between institutions, and low public understanding. The research results show that strengthening institutional capacity accompanied by expanding outreach efforts is the main need to optimize the effectiveness of witness and victim protection in the trial process. Keywords: Witness Protection, Victims, Effectiveness, LPSK, National Criminal Trials. Abstrak Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam persidangan kejahatan nasional di Indonesia. Penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban, berbagai hambatan pada penerapan mekanisme perlindungan, serta sejauh mana peran tersebut mendukung terwujudnya proses peradilan yang berkeadilan dan terbuka. Metodologi yang digunakan adalah kajian yuridis empiris dan normatif dengan analisis berbagai peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian memperlihatkan yakni mekanisme perlindungan saksi dan korban telah memberikan dampak positif, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusional disertai dengan perluasan upaya sosialisasi menjadi kebutuhan utama guna mengoptimalkan efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam proses persidangan. Kata kunci: Perlindungan Saksi, Korban, LPSK, Persidangan Kejahatan Nasional.
Witness Protection, Victims, Effectiveness, LPSK, National Criminal Trials.
Copyright (c) 2026 Risko Awangga, M. Annas Farhan, Zaenuddin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penanggulangan Perdagangan Orang di Kawasan Asean: Pendekatan Hukum dan Tantangan Implementasi
Human trafficking, or human trafficking, is one of the most serious forms of transnational crime globally and in Southeast Asia. ASEAN, as a regional organization, has issued legal instruments and shared working mechanisms to address this phenomenon, particularly through the 2015 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) and additional guidelines related to the principle of non-punishment for victim protection. However, implementation of the law at the national level still faces various challenges due to differences in legal systems, enforcement capacity, and the ASEAN Way approach. This article discusses the ASEAN and national legal frameworks for combating human trafficking and the challenges in their implementation. Keywords: Human Trafficking, ASEAN, ACTIP, Law Enforcement, Victim Protection. Abstrak Perdagangan orang atau trafficking in persons merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius di dunia dan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional telah mengeluarkan instrumen hukum dan mekanisme kerja sama untuk menanggulangi fenomena tersebut, terutama melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015 dan pedoman tambahan terkait prinsip non-punishment untuk perlindungan korban. Namun, implementasi hukum di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan karena perbedaan sistem hukum, kapasitas penegakan, dan pendekatan ASEAN Way. Artikel ini menganalisis kerangka hukum ASEAN dan nasional dalam menanggulangi perdagangan orang, serta tantangan dalam implementasinya. Kata kunci: Perdagangan Orang, ASEAN, ACTIP, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban
Human Trafficking, ASEAN, ACTIP, Law Enforcement, Victim Protection
Copyright (c) 2026 Khilda Nur Azizah, Sultan Maulana Adrian, Zaenuddin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Abstract The development of modern medical science has given rise to various medical procedures, one of which is plastic surgery, which is performed not only for medical treatment but also for aesthetic purposes. This phenomenon raises legal and ethical issues in Islam, particularly in relation to the Prophetic traditions that prohibit altering Allah’s creation and those that encourage medical treatment and the removal of harm. This paper aims to examine the issues of hadith related to plastic surgery by analyzing its classification, relevant hadiths concerning prohibition and permissibility, and its legal status based on the maqāṣid al-sharī‘ah approach. This study employs a qualitative library research method, analyzing hadith collections, classical commentaries, and contemporary Islamic jurisprudence literature. The findings indicate that reconstructive plastic surgery intended for medical treatment and the removal of physical or psychological harm is permissible in Islam and may even become obligatory when it relates to the protection of life and human dignity. In contrast, purely cosmetic plastic surgery performed solely for aesthetic purposes without a clear sharī‘ah-based necessity is generally prohibited, as it falls under the category of altering Allah’s creation. Therefore, the legal ruling on plastic surgery in Islam is contextual and must consider its objectives, benefits, and potential harms in accordance with Islamic legal principles. Keywords: plastic surgery, hadith, maqāṣid al-sharī‘ah, alteration of Allah’s creation, Islamic law Abstrak Perkembangan ilmu kedokteran modern telah melahirkan berbagai bentuk tindakan medis, salah satunya operasi plastik, yang tidak hanya digunakan untuk tujuan pengobatan tetapi juga untuk kepentingan estetika. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam Islam, khususnya terkait hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang membahas larangan mengubah ciptaan Allah serta anjuran untuk berobat dan menghilangkan mudarat. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu hadis tentang operasi plastik dengan menelaah klasifikasi operasi plastik, hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan dan kebolehan, serta menganalisis hukumnya berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap sumber-sumber hadis, kitab syarah, dan literatur fikih kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa operasi plastik yang bersifat rekonstruktif dan bertujuan untuk pengobatan serta penghilangan mudarat dibolehkan dalam Islam, bahkan dapat menjadi wajib apabila berkaitan dengan keselamatan jiwa dan kehormatan manusia. Sebaliknya, operasi plastik kosmetik murni yang dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika tanpa kebutuhan syar‘i yang jelas cenderung dilarang karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Dengan demikian, penetapan hukum operasi plastik bersifat kontekstual dan harus mempertimbangkan tujuan, maslahat, serta mudarat yang ditimbulkan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kata kunci: operasi plastik, hadis, maqāṣid al-syarī‘ah, taghyīr khalqillāh, hukum Islam
plastic surgery, hadith, maqāṣid al-sharī‘ah, alteration of Allah’s creation, Islamic law
Copyright (c) 2026 Hefni Julidar, Ardiansyah, Muhammad Nuh Siregar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0