Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku pada Transaksi E-Commerce di Indonesia

Abstract

The growth of e-commerce in Indonesia has encouraged the widespread use of standard form contracts as the primary instrument in digital transactions. These contracts are unilaterally drafted by business actors and accepted by consumers without negotiation, potentially creating an imbalance in bargaining positions. This situation raises legal issues, particularly concerning consumer protection from the perspective of civil law. This study aims to analyze the forms of civil law protection afforded to consumers in standard form contracts within e-commerce transactions in Indonesia and to examine the effectiveness of the existing regulatory framework. The research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although standard form contracts are legally recognized under civil law, the practice of including clauses that disadvantage consumers remains prevalent. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection has imposed limitations on standard clauses and exoneration clauses; however, its implementation has not been optimal. Furthermore, inconsistencies between the Civil Code and the Law on Electronic Information and Transactions have further weakened consumer legal protection. Therefore, strengthening regulations, harmonizing legislation, and increasing consumer legal awareness are necessary to achieve fair and equitable e-commerce transactions.

Keywords: consumer protection; standard form contract; e-commerce

Abstrak

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mendorong penggunaan perjanjian baku sebagai instrumen utama dalam transaksi digital. Perjanjian baku disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan diterima oleh konsumen tanpa proses negosiasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi tawar. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam perjanjian baku pada transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji efektivitas pengaturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian baku diakui keabsahannya oleh hukum perdata, praktik pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen masih sering terjadi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan terhadap klausula baku dan klausula eksonerasi, namun implementasinya belum optimal. Selain itu, ketidaksinkronan antara KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik turut melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum konsumen guna mewujudkan transaksi e-commerce yang adil dan berkeadilan.

Kata kunci: perlindungan konsumen; perjanjian baku; e-commerce