Perlindungan Hukum Pekerja atas Penahanan Ijazah oleh Pengusaha di Indonesia

Abstract

The practice of employers excluding diplomas as a form of job security still occurs in several companies in Indonesia. This practice contradicts the principles of labor protection and freedom of work guaranteed by national labor law. This study aims to analyze legal protection for workers regarding the exclusion of diplomas, review applicable regulations, and provide recommendations for policy improvement. This research uses a normative juridical method with a regulatory and conceptual approach. The results indicate that the exclusion of diplomas lacks a clear legal basis and contradicts Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the Job Creation Law, industrial relations principles, and the Ministry of Manpower's Circular Letter, which prohibits the release of workers' personal documents. This practice is considered to lead to forced labor and violate workers' rights to ownership of personal documents. Therefore, strengthening labor regulations and supervision, as well as increasing employer awareness of the principles of fair industrial relations, are necessary.

Keywords: legal protection, workers, diploma retention, employment.

Abstrak
Praktik penahanan ijazah oleh pengusaha sebagai bentuk jaminan kerja masih terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Padahal, praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan asas kebebasan bekerja yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja terkait penahanan ijazah, meninjau regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, asas-asas hubungan industrial, serta Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan yang menegaskan larangan penahanan dokumen pribadi pekerja. Praktik tersebut dinilai mengarah pada pemaksaan kerja dan melanggar hak pekerja atas kepemilikan dokumen pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran pengusaha terhadap prinsip hubungan industrial yang berkeadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja, penahanan ijazah, ketenagakerjaan.