Mediasi dan Negosiasi Sebagai Kemahiran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

Authors

  • ID Ines Dwi Yantari Universitas Pamulang, Indonesia Indonesia Author
  • ID Zahra Aprilia Sofian Universitas Pamulang Indonesia Author
  • ID Mailisa Adinda Putri Universitas Pamulang Indonesia Author
  • ID Defrizal Universitas Pamulang Indonesia Author
  • ID Khairul Ambri Universitas Pamulang Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.66914/p75c5472

Keywords:

non litigasi, negosiasi, mediasi, alternatif , penyelesaian sengketa, kemahiran hukum

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus ditempuh melalui pengadilan. Proses litigasi memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, dan kerap meninggalkan hubungan yang retak antara para pihak, sehingga penyelesaian di luar pengadilan menjadi pilihan yang semakin relevan. Dalam konteks pendidikan hukum, mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Non Litigasi membekali mahasiswa dengan kemampuan praktis untuk menjalankan proses tersebut, mulai dari wawancara klien, analisis kasus, negosiasi, mediasi, hingga penyusunan kesepakatan tertulis. Tulisan ini bertujuan menguraikan dasar hukum dan mekanisme negosiasi serta mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kemahiran hukum yang diperlukan agar proses tersebut berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa negosiasi dan mediasi memiliki landasan hukum yang kuat dan menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta menjaga hubungan para pihak. Keberhasilannya bergantung pada kesungguhan para pihak, kemampuan komunikasi dan analisis pihak yang mendampingi, serta kepastian hukum atas kesepakatan yang dihasilkan, terutama melalui pendaftaran akta perdamaian. Karena itu, penguatan kemahiran praktik sejak masa perkuliahan menjadi langkah penting bagi calon sarjana hukum.

Kata kunci: non litigasi, negosiasi, mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, kemahiran hukum

Abstract

Civil disputes do not always have to be resolved in court. Litigation is often slow and costly, and it frequently damages the relationship between the parties, which makes out-of-court settlement an increasingly relevant option. In legal education, the Non-Litigation Legal Skills Training course (PLKH Non Litigasi) equips students with practical competencies, including client interviewing, case analysis, negotiation, mediation, and drafting written settlement agreements. This article describes the legal basis and mechanisms of negotiation and mediation as forms of alternative dispute resolution in Indonesia and identifies the legal skills needed to carry them out effectively. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, drawing on the Indonesian Civil Code, the Herzien Inlandsch Reglement, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Court-Annexed Mediation, together with scholarly literature. The analysis shows that negotiation and mediation rest on a firm legal footing and offer faster, cheaper resolution while preserving relationships. Their success depends on the parties' good faith, the communication and analytical skills of legal representatives, and the legal certainty of the resulting agreement, particularly through registration of the settlement deed. Strengthening practical skills training during legal studies is therefore essential for future law graduates.

Keywords: non-litigation, negotiation, mediation, alternative dispute resolution, legal skills

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahmadi, Takdir. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Downloads

Published

2026-11-21